Cara Menghitung Warisan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata dengan Benar

Warisan merupakan aspek penting dalam hukum dan kehidupan masyarakat, sebagai penentu bagaimana harta dan aset seseorang akan diteruskan setelah meninggal dunia. Proses pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan distribusi aset, tetapi juga melibatkan pertimbangan hukum yang mendalam, baik menurut Hukum Waris Islam maupun Hukum Perdata. 

Hukum Waris Islam, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, menyediakan pedoman yang ketat dan adil mengenai pembagian harta warisan berdasarkan kekerabatan dan jenis kelamin ahli waris. Sementara itu, Hukum Perdata di Indonesia, yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menawarkan sistem yang lebih universal, memadukan prinsip-prinsip barat dan hukum adat dalam menentukan hak waris. 

Memahami perbedaan dan kesamaan antara kedua sistem ini sangat penting untuk memastikan bahwa warisan dibagikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan kebutuhan ahli waris.

Apa itu Warisan?

Warisan adalah aset, harta, atau properti yang ditinggalkan seseorang setelah meninggal dunia, yang kemudian diwariskan kepada ahli waris atau penerima yang ditunjuk. Warisan bisa mencakup berbagai bentuk aset, seperti uang tunai, properti, saham, barang berharga, dan hak-hak lainnya. Pembagian warisan biasanya diatur berdasarkan hukum yang berlaku atau wasiat yang dibuat oleh almarhum sebelum meninggal.

Jenis Hukum Warisan

Hukum Waris Islam

Hukum Waris Islam didasarkan pada ajaran agama Islam dan diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, serta hukum fikih. Hukum ini berlaku bagi umat Muslim di Indonesia dan diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman resmi dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata adalah bagian dari sistem hukum perdata yang mengatur warisan bagi warga negara Indonesia yang tidak beragama Islam. Hukum ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kedua sistem hukum ini memiliki aturan dan prinsip masing-masing, dan penerapannya tergantung pada agama dan keyakinan pewaris.

Syarat Menjadi Ahli Waris Menurut Islam

Dalam Hukum Waris Islam, untuk menjadi ahli waris terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan hukum fikih. Berikut adalah syarat-syarat utama untuk menjadi ahli waris menurut Islam:

1. Hubungan Kekerabatan

Ahli waris harus memiliki hubungan kekerabatan atau pernikahan yang sah dengan almarhum (orang yang meninggal dunia). Hubungan ini dapat berupa:

• Garis keturunan langsung, seperti anak, cucu, orang tua, dan kakek-nenek.
• Hubungan pernikahan, seperti istri atau suami.
• Hubungan darah yang lebih jauh, seperti saudara kandung, paman, atau bibi.

2. Kehidupan Ahli Waris Saat Meninggalnya Pewaris

Ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia. Jika seorang ahli waris meninggal sebelum pewaris, maka ia tidak dapat menerima warisan. Namun, keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dapat menggantikan posisi tersebut.

3. Tidak Terhalang Warisan

Terdapat beberapa keadaan yang dapat menghalangi seseorang menjadi ahli waris, antara lain:

• Pembunuhan: Seseorang yang secara sengaja dan tidak adil membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan.
• Perbedaan Agama: Dalam hukum Islam, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang penerimaan warisan. Ahli waris Muslim tidak dapat menerima warisan dari pewaris non-Muslim, dan sebaliknya.
• Perbudakan: Dalam konteks hukum Islam klasik, seorang budak tidak dapat menjadi ahli waris.

4. Penyelesaian Kewajiban Pewaris

Sebelum pembagian warisan, harus diselesaikan semua kewajiban dan hutang pewaris, termasuk pembayaran wasiat hingga sepertiga dari harta warisan (jika ada wasiat yang ditinggalkan).

5. Adanya Harta yang Ditinggalkan

Untuk adanya pembagian warisan, tentu harus ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta ini kemudian dibagi sesuai dengan ketentuan syariah kepada para ahli waris yang sah.

Penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, pembagian warisan harus dilakukan dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk memperhatikan hak-hak perempuan dan anak-anak.

Syarat Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata, syarat-syarat untuk menjadi ahli waris diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berikut adalah syarat-syarat utama untuk menjadi ahli waris menurut Hukum Perdata di Indonesia:

1. Hubungan Kekerabatan

Ahli waris harus memiliki hubungan kekerabatan atau pernikahan yang sah dengan pewaris. Hukum Perdata mengenal beberapa golongan ahli waris, yang secara hierarki dapat dibagi sebagai berikut:

• Golongan I: Anak-anak dan keturunan mereka serta pasangan yang sah.
• Golongan II: Orang tua dan saudara-saudara pewaris serta keturunan mereka.
• Golongan III: Kakek dan nenek serta ke atas dari pihak ayah dan ibu.
• Golongan IV: Saudara-saudara kakek dan nenek pewaris serta keturunan mereka.

2. Kehidupan Ahli Waris Saat Meninggalnya Pewaris

Seperti dalam Hukum Waris Islam, ahli waris dalam Hukum Perdata juga harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia untuk dapat menerima warisan. Jika ahli waris meninggal sebelum pewaris, hak warisan beralih ke keturunannya.

3. Tidak Terhalang Warisan

Beberapa kondisi dapat menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris, antara lain:

• Pembunuhan Pewaris: Seseorang yang dinyatakan bersalah membunuh atau berusaha membunuh pewaris tidak berhak atas warisan dari pewaris tersebut.
• Pencabutan Hak Waris: Pewaris dapat mencabut hak waris dari seseorang melalui surat wasiat apabila terdapat alasan yang sah, seperti tindakan kriminal terhadap pewaris.

4. Kepastian Hukum Mengenai Status Pewaris

Ahli waris dapat menerima warisan jika status pewaris sudah jelas dan pasti, artinya pewaris telah meninggal dunia. Ini bisa dibuktikan melalui surat kematian atau keputusan pengadilan yang menyatakan seseorang meninggal dunia jika jasadnya tidak ditemukan (misalnya dalam kasus hilang).

5. Adanya Harta Warisan

Untuk adanya pembagian warisan, harus ada harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Harta warisan meliputi seluruh aset dan kewajiban yang dimiliki oleh pewaris pada saat kematiannya.

6. Kesesuaian dengan Aturan Perundang-undangan

Pembagian warisan harus dilakukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk penyelesaian seluruh hutang dan kewajiban pewaris sebelum pembagian warisan kepada ahli waris.

Dalam Hukum Perdata, jika tidak ada ahli waris dari Golongan I, maka warisan jatuh kepada ahli waris dari Golongan II, dan seterusnya. Jika tidak ada ahli waris yang sah menurut hukum, maka warisan jatuh kepada negara.

Rukun Warisan Menurut Hukum Waris Islam

Dalam Hukum Waris Islam, pembagian warisan diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ada tiga rukun (elemen utama) yang harus dipenuhi dalam pembagian warisan menurut Hukum Waris Islam, yaitu:

1. Al-Muwarrith (Pewaris)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta atau aset yang akan dibagikan kepada ahli waris. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait pewaris:

• Pewaris harus sudah meninggal dunia, baik secara nyata maupun dinyatakan oleh pihak yang berwenang (misalnya pengadilan) jika jasadnya tidak ditemukan.
• Pewaris harus memiliki harta atau aset yang dapat diwariskan.

2. Al-Warits (Ahli Waris)

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris berdasarkan hubungan kekerabatan atau pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Syarat menjadi ahli waris dalam Hukum Waris Islam meliputi:

• Hubungan Kekerabatan: Ahli waris harus memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, seperti anak, orang tua, suami/istri, saudara, dan sebagainya.
• Masih Hidup: Ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia.
• Tidak Terhalang (Mahjub): Beberapa kondisi dapat menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris, seperti perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, atau tindakan pembunuhan terhadap pewaris oleh ahli waris.

3. Al-Mauruth (Harta Warisan)

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Ini termasuk aset bergerak dan tidak bergerak, uang, perhiasan, hak-hak, dan kewajiban-kewajiban. Dalam pembagian harta warisan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

• Kewajiban: Sebelum harta diwariskan, seluruh hutang dan kewajiban pewaris harus diselesaikan terlebih dahulu. Ini termasuk pembayaran hutang, pelunasan zakat, dan kewajiban lainnya yang sah menurut syariat.
• Biaya Pengurusan Jenazah: Biaya untuk pengurusan jenazah (seperti pemakaman) harus diambil dari harta warisan.
• Pelaksanaan Wasiat: Jika pewaris meninggalkan wasiat, maka wasiat tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dengan ketentuan bahwa wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta warisan setelah kewajiban dilunasi.

Setelah ketiga rukun ini terpenuhi, barulah harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian yang telah ditentukan dalam Hukum Waris Islam, yang dikenal sebagai "faraid" atau ilmu pembagian waris. Pembagian ini memperhitungkan proporsi tertentu untuk setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan mereka dengan pewaris.

Rumus Besaran Bagian Ahli Waris Islam

Dalam Hukum Waris Islam, pembagian harta warisan diatur oleh hukum faraid, yang menentukan bagian-bagian tertentu untuk setiap ahli waris berdasarkan hubungan kekerabatan dan jenis kelamin. Berikut adalah beberapa ketentuan dasar besaran bagian ahli waris dalam Islam:

1. Ahli Waris Utama (Ashabul Furudh)

Ahli waris utama adalah mereka yang mendapatkan bagian tetap dari harta warisan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

• Suami

Mendapat 1/2 bagian jika tidak ada anak.

Mendapat 1/4 bagian jika ada anak.

• Istri

Mendapat 1/4 bagian jika tidak ada anak.

Mendapat 1/8 bagian jika ada anak.

• Anak Perempuan

Jika sendirian (tanpa saudara laki-laki), mendapatkan 1/2 bagian.

Jika dua atau lebih (tanpa saudara laki-laki), bersama-sama mendapatkan 2/3 bagian.

Jika bersama dengan saudara laki-laki, maka anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian anak perempuan.

• Ayah

Mendapat 1/6 bagian jika ada anak laki-laki atau anak perempuan (anak pewaris).

Jika tidak ada anak, ayah mendapat bagian asabah (sisa warisan setelah pembagian furudh).

• Ibu

Mendapat 1/6 bagian jika ada anak atau dua saudara atau lebih.

Jika tidak ada anak dan hanya satu saudara atau kurang, ibu mendapatkan 1/3 bagian.

• Saudara Sekandung

Mendapat bagian tetap atau asabah tergantung pada kondisi tertentu (seperti adanya anak laki-laki pewaris, dll).

2. Asabah (Ahli Waris dengan Sisa Bagian)

Asabah adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian tetap (furudh) dibagikan. Mereka biasanya terdiri dari:

• Anak Laki-Laki

Mendapatkan sisa setelah pembagian furudh.

Jika bersama dengan anak perempuan, bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.

• Saudara Laki-Laki Sekandung atau Sebapak

Mendapatkan bagian sisa jika tidak ada anak atau cucu laki-laki dari pewaris.

3. Bagian Khusus

Ada juga bagian khusus yang berlaku dalam situasi tertentu, seperti:

• Kakek dan Nenek

Mendapatkan bagian dalam kasus-kasus tertentu, terutama jika tidak ada ayah atau ibu pewaris.

• Saudara Seibu

Mendapatkan bagian jika tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan, ayah, atau kakek.

Cara Menghitung Warisan Menurut Hukum Islam

Contoh: Jika seorang suami meninggal dunia dan meninggalkan istri dan dua anak (satu laki-laki dan satu perempuan), pembagian warisannya adalah:

• Istri: 1/8 bagian
• Anak laki-laki: sisa warisan, dengan bagian dua kali lipat dibanding anak perempuan
• Anak perempuan: sisa warisan, setengah dari bagian anak laki-laki

Misalnya, jika warisan bernilai 800 juta rupiah:

• Istri mendapat: 1/8 x 800 juta = 100 juta
• Sisa: 800 juta - 100 juta = 700 juta
• Anak laki-laki mendapat: 2/3 x 700 juta = 466.67 juta
• Anak perempuan mendapat: 1/3 x 700 juta = 233.33 juta

Penting untuk dicatat bahwa perhitungan di atas adalah ringkasan dari prinsip-prinsip dasar, dan dalam praktiknya, kasus warisan dapat memiliki kompleksitas tertentu yang memerlukan konsultasi dengan ahli hukum syariah atau pengadilan agama untuk memastikan pembagian yang tepat.

Rumus dan Cara Menghitung Warisan Menurut Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata di Indonesia, pembagian warisan diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berbeda dengan Hukum Waris Islam, hukum perdata menggunakan sistem yang berbasis pada hukum adat dan prinsip-prinsip hukum barat. Berikut adalah rumus dan prinsip dasar dalam pembagian warisan menurut hukum perdata:

1. Keturunan dan Pembagian Warisan

Pembagian warisan diatur berdasarkan keturunan dan urutan ahli waris yang terdiri dari:

• Ahli Waris Utama: Keturunan langsung dari pewaris.
• Ahli Waris Sampingan: Keturunan dari saudara-saudara pewaris, orang tua, dan keluarga terdekat lainnya.

2. Pembagian Harta Warisan

A. Warisan Menurut Undang-Undang

Dalam hukum perdata, ada dua sistem utama dalam pembagian warisan:

1. Sistem Hukum Waris Agama: Khusus untuk yang menganut agama tertentu, seperti waris Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu.
2. Sistem Hukum Waris Barat (Eropa): Berdasarkan hukum waris yang lebih umum dan modern.

B. Pembagian Menurut Hukum Perdata

1. Keluarga Terdekat (Keturunan):
   • Suami/Istri: Mendapatkan setengah dari harta warisan jika ada keturunan (anak). Jika tidak ada keturunan, mendapatkan seluruh harta warisan.
   • Anak: Membagi harta warisan secara merata di antara mereka. Jika ada anak, mereka akan mendapatkan bagian yang sama.
   • Orang Tua: Jika tidak ada anak, orang tua (ayah dan ibu) akan mendapatkan harta warisan secara merata.
2. Saudara Kandung:
   • Jika pewaris tidak memiliki anak atau orang tua yang masih hidup, harta warisan dibagi di antara saudara kandung. Jika saudara kandung lebih dari satu, mereka akan mendapatkan bagian yang sama.
3. Pembagian Harta dalam Sistem Pewarisan Hukum Perdata:
   • Harta warisan dibagi sama rata antara ahli waris sesuai dengan keturunan.
   • Contoh:
     • Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan dua anak, maka harta warisan dibagi sebagai berikut:
       • Istri: 1/3 dari harta warisan.
       • Dua anak: Sisa harta dibagi rata di antara mereka.

C. Contoh Pembagian

Misalkan seseorang meninggal dan meninggalkan seorang istri dan dua anak dengan total harta warisan sebesar 300 juta rupiah. Pembagian harta warisan adalah:

• Istri: 1/3 dari 300 juta = 100 juta
• Sisa untuk Anak: 300 juta - 100 juta = 200 juta
• Dua Anak: Dibagi rata, masing-masing mendapat 200 juta / 2 = 100 juta

3. Sistem Pembagian Berdasarkan Hukum Adat

Beberapa daerah di Indonesia memiliki hukum adat yang mengatur pembagian warisan sesuai dengan tradisi lokal. Hukum adat dapat mempengaruhi pembagian harta warisan, sering kali mengutamakan garis keturunan tertentu atau menetapkan aturan khusus untuk pembagian.

4. Harta Bersama dan Harta Pribadi

• Harta Bersama (Harta Gono-Gini): Harta yang diperoleh selama pernikahan. Dalam kasus perceraian atau kematian, harta ini dibagi antara pasangan dan ahli waris sesuai hukum.
• Harta Pribadi: Harta yang dimiliki sebelum menikah atau harta warisan yang diterima sebelum pernikahan. Biasanya tidak dibagi dan tetap menjadi milik ahli waris.

Pembagian warisan menurut hukum perdata memerlukan pertimbangan hukum yang cermat, dan untuk pembagian yang adil, sering kali disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara.

Dalam praktek pembagian warisan, baik menurut Hukum Waris Islam maupun Hukum Perdata, penting untuk memahami syarat dan ketentuan yang berlaku untuk memastikan proses yang adil dan sesuai dengan peraturan hukum. Hukum Waris Islam menekankan pembagian yang sesuai dengan prinsip syariah dan melibatkan rukun-rukun penting, sedangkan Hukum Perdata mengadopsi pendekatan yang lebih berbasis pada ketentuan umum dan hukum adat. 

Dalam setiap kasus, baik itu melalui perhitungan rumus atau penerapan prinsip-prinsip hukum, penting untuk melibatkan penasihat hukum atau ahli untuk menangani masalah warisan dengan cermat. Dengan memahami dan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, proses pembagian warisan dapat dilakukan dengan adil dan transparan, menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat serta menghindari sengketa di kemudian hari.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Bayu Samudera

SEO Content Writer

Satu juta download!