Terkuak Biang Kerok Industri Tekstil RI Dirundung Badai PHK

Dilansir dari Detik Finance, Industri tekstil Indonesia saat ini sedang mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang signifikan. Sejak Januari hingga awal Juni 2024, dilaporkan sebanyak 13.800 karyawan dari 10 perusahaan terkena dampak PHK. Berbagai faktor penyebab diungkap oleh para ekonom dan pengusaha.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mendalami penyebab utama badai PHK di industri tekstil dan produk tekstil (TPT). Salah satu indikasi kuat adalah penurunan permintaan dari pasar dalam negeri dan luar negeri. Selain itu, industri TPT juga sedang menghadapi tantangan dari produk tekstil impor ilegal misal seperti yang terjadi oleh sritex.

"Permintaan dalam negeri dan luar negeri menurun, dan mereka juga menghadapi masalah dengan impor ilegal. Kami sedang berusaha membantu mengatasi masalah ini," kata Shinta seusai acara Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF 2024: Presiden Baru, Persoalan Lama di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2024).

Namun, menurut Pemilik dan CEO Sintesa Group ini, industri TPT sebenarnya tidak terlalu terdampak oleh keputusan pemerintah yang kembali melonggarkan impor melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Shinta menekankan bahwa regulasi tersebut diperlukan untuk industri lain yang memerlukan bahan baku impor.

"Awalnya, pemerintah mengeluarkan Permendag 36 untuk mengubah dari post border ke border, yang membantu TPT. Namun, industri lain mengalami kendala waktu itu terkait impor. Sekarang, TPT harus dibantu karena kondisinya sangat kritis. Kami sedang membahas masalah ini dengan pemerintah," jelasnya.

Shinta memperkirakan bahwa gelombang PHK akan terus berlanjut meskipun secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan yang mempengaruhi biaya operasional industri TPT.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ether Dwi Astuti, menyatakan bahwa industri TPT pernah menjadi primadona pada tahun 1990-an. Namun, kini industri tersebut menghadapi kesulitan karena harus mengimpor bahan baku dari luar negeri.

Esther juga menyebut bahwa industri TPT memiliki nilai tambah yang kecil karena tingginya kebutuhan impor bahan baku. Tantangan utama saat ini adalah bagaimana industri TPT dapat menciptakan nilai tambah dengan memprioritaskan penggunaan bahan baku domestik.

"Jika kita bisa mengandalkan bahan baku domestik, kita akan memiliki nilai tambah yang tinggi. Namun, jika masih bergantung pada impor, nilai tambah kita akan tetap rendah," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga awal Juni 2024, terdapat 10 perusahaan tekstil yang melakukan PHK massal. Enam di antaranya karena penutupan pabrik, sementara empat lainnya karena efisiensi jumlah pegawai.

"Total karyawan yang terkena PHK dari 10 perusahaan tersebut sekitar 13.800 orang. Namun, jumlah ini mungkin lebih sedikit dari kenyataan di lapangan, karena tidak semua perusahaan mau terbuka mengenai langkah PHK massal ini," kata Ristadi saat dihubungi detikcom, Kamis (13/6/2024).

Bayu Samudera

SEO Content Writer

Satu juta download!